Bupati Mukomuko Terlibat Dalam Konflik “Lapindo”

Mukomuko, Bengkulutoday.com – Sekitar 200 kepala keluarga (KK) warga Transmigrasi Lapindo yang berada di lokasi Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko harus rela “gigit jari” karena lahan beserta sertifikat yang seharusnya mereka terima tak kunjung diberikan oeh pemkab Mukomuko. Harapan mengubah nasib justru berbuah repot, karena mereka (warga trans) harus meluangkan waktu untuk mencari tempat mengadu, dari LSM, Dewan hingga ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga ke Presiden SBY, namun belum membuahkan hasil. Pasal dari masalah tersebut yakni, warga transmigrasi Lapindo telah menempati lokasi sejak tahun 2008, akan tetapi hingga sekarang (2014) mereka belum menerima sertifikat lahan mereka. Dalam ketentuannya, seharusnya mereka berhak mendapat lahan 2 ha tiap KK beserta sertifikatnya, namun lahan yang seharusnya di kelola oleh warga transmigrasi Lapindo tersebut sebagian justru dikuasai oleh PT. Daria Dharma Pratama (PT DDP) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Hingga sekarang perusahaan tersebut telah menikmati buah sawit yang ditanam di sebagian lokasi yang diklaim merupakan hak warga trans Lapindo. Setidaknya dari sumber media ini menyebut tanaman sawit Perusahaan PT. DDP telah mencapai 100 ton TBS (Tandan Buah Segar) per bulannya.

Dari olah data dan informasi, setidak disimpulkan tiga poin yang di klaim merugikan warga transmigrasi lapindo tersebut, yakni :

1. Sertifikat lahan trans lapindo ini belum diserahkan ke masyarakat
2. Lahan yang diperuntukkan sebagai lahan usaha II bersengketa dengan PT DDP
3. Lahan yang bersengketa direncakan masuk program plasma PT DDP namun ada semacam perjanjian yang menguntungkan pihak PT DDP dan memberatkan warga transmigrasi

Ada Keterlibatan Bupati Mukomuko?
Dari beberapa konfirmasi kepada nara sumber dan pihak terkait, ada kemungkinan besar Bupati Mukomuko terlibat dalam sengketa lahan warga transmigrasi dengan PT. DDP, dimana lahan yang seharusnya berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko nomor 162 tahun 2006 tentang Penetapan/Penunjukan Pencadangan Lahan Untuk Calon Lokasi Permukiman Transmigrasi di Desa Lubuk Talang Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko tertanggal 2 Mei 2006, Bupati Mukomuko telah menetapkan lahan UPT tersebut untuk lokasi transmigrasi dengan luas 1000 (seribu) hektar. Namun dalam kenyataannya warga transmigrasi Lapindo belum menerima sertifikat lahan tersebut, malah hadir PT. DDP yang mengklaim memiliki izin dari Bupati untuk mengelola lahan usaha II milik warga sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.

Dari keterangan warga trans Lapindo, mereka pada tanggal 5 Februari 2014, sebanyak 18 orang warga telah mendatangi KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) Mukomuko untuk melihat kaplingan lahan usaha II tersebut. KUPT tidak bersedia memperlihatkan peta rancang kapling yang diminta warga.  KUPT mengatakan bahwa Bupati Mukomuko mengakui sudah berbuat salah karena sudah terlanjur memberikan ijin HGU kepada PT DDP atas lahan usaha II UPT  Lubuk Talang (Trans Lapindo) sehingga disepakati dijadikan program plasma sawit.

Disnakertrans Provinsi : Sertifikat Lahan Untuk Warga Transmigrasi Gratis
Dikonfirmasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu pada senin (5/5/14), Septemilian selaku Kadis menyampaikan bahwa terkait hal ini mesti diangkat untuk membantu masyarakat trans lapindo tersebut mendapatkan haknya. Sayangnya, terhitung sejak tahun 2007 program transmigrasi ini tidak lagi ditangani oleh pihak provinsi namun dialihkan pada pemerintah daerah kabupaten setempat. Meskipun demikian, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi provinsi siap menjembatani permasalahan ini sampai warga trans mendapatkan haknya. Selain itu, Septe juga menyampaikan hal ini langsung akan diproses oleh Kadis Tenaga Kerja dan Transigrasi yang baru karena dirinya dipromosikan menjadi staf ahli gubernur. Oleh karena itu perkara trans lapindo ini telah ia sampaikan pada kadis yang baru. Septemelian juga mengatakan bahwa seharusnya warga trans Lapindo telah mendapatkan lahan dan sertifikat mereka tersebut secara gratis.

Dishut Prov akan cek lahan sengketa
Sementara pihak dinas kehutanan provinsi Bengkulu siap mengusut lahan yang bersengketa tersebut, karena ada kemungkinan sebagian tanah yang disengketakan tersebut masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), demikian dijelaskan kadis Kehutanan Provinsi Bengkulu Risman Sipayung melalui Kabid Penggunaan Hutan Samsu Rizal, Rabu (7/5/2014). “Kita siap menurunkan tim untuk mengecek lahan tersebut,” kata Samsu Rizal. Belum diperoleh informasi dan klarifikasi dari pihak Pemda Mukomuko terkait persoalan sengketa lahan  tersebut.